Memahami Konsep Paradiplomasi dalam Hubungan Internasional

Perkembangan Para Paradiplomasi dalam Interaksi Internasional

Dalam pandangan tradisional, diplomasi merujuk pada hubungan antar negara berdaulat dalam rangka implementasi kebijakan luar negeri, terutama dalam hal pembentukan perdamaian dan penyelesaian konflik.

Dalam pelaksanaannya, proses diplomasi secara tradisional juga selau patuh pada kerangka yang terperinci. Dimulai dari pembukaan, manajemen konflik atau permasalahan, informasi dan komunikasi, negosiasi internasional, kewajiban perlindungan, serta kontribusi pada tata tertib internasional. Semua tahapan ini dilakukan dalam kerangka formal kenegaraan.

Namun, konsep diplomasi ini terus mengalami perkembangan hingga menyebabkan pergeseran makna. Sejak tahun 1960an, pada awal perang dingin, nilai dasar diplomasi bergeser dari sifat formal dan kenegaraan menuju konsep yang lebih luas.

Diplomasi ( baca: Memahami Diplomasi (Perkembangan dan Pengertian) ) secara modern (pasca 1960-an) tidak lagi merujuk pada aktivitas hubungan internasional yang dilakukan oleh negara melalui perwakilan diplomat resminya saja. Diplomasi juga dapat digunakan untuk menyebut internaksi internasional yang dilakukan oleh aktor hubungan internasional bukan negara.

Karena aktor pemerannya tidak lagi hanya negara, maka tujuan dari diplomasi sendiri juga berkembang menyesuaikan kepentingan. Para pelaku bisnis internasional misalnya, memanfaatkan diplomasi sebagai sarana pengembangan pasar.

Sementara para kelompok kepentingan memanfaatkannya untuk memperjuangkan kepentingan mereka, seperti lingkungan, kesehatan, sanitasi ataupun pendidikan. Begitu juga organisasi internasional maupun regional yang memanfaatkan diplomasi sebagai sarana memperbaiki tatanan hubungan dan norma internasional.

Lebih jauh, diplomasi modern menempatkan para pelaku diplomasi bukan negara ini pada posisi penting dalam hubungan internasional. Mereka turut diperhitungkan dalam pengambilan kebijakan internasional. Bahkan, mereka pun kerap menjadi rekan negara dalam berdiplomasi.

Institusi-institusi internasional pun ikut bermunculan dan mengambil perannya masing-masing. Organisasi tingkat regional, internasional, organisasi non profit, serta perusahaan multinasional memiliki posisi yang kuat dalam berdiplomasi dengan negara serta dapat mempengaruhi kebijakan dalam dan luar negeri suatu negara.

Dalam hal ini, pemerintah mempertinggi hak dan peran individu dalam melakukan diplomasi. Pemerintah negara juga memperluas aspek pembahasan dalam diplomasi diluar perdamaian dan resolusi konflik, yakni juga mencakup aspek kesehatan, pendidikan, wanita, ketenagakerjaan, dan sebagainya.

Perkembangan pengertian diplomasi ini tentu memberikan dampak yang luas dalam khasanah ilmu hubungan internasional baik secara teori maupun praktis. Kajian-kajian mengenai diplomasi modern juga terus berkembang. Diplomasi modern memunculkan adanya multitrack diplomasi, total diplomasi, hingga paradiplomasi.

Perkembangan diplomasi ini senantiasa menyesuaikan diri dengan situasi global yang semakin terintegrasi dalam berbagai aspek yang kompleks. Pemerintah Indonesia sendiri juga mengembangkan pengertian diplomasi melalui Undang-Undang Pasal 37, tahun 1999. ( Kamu bisa juga baca: Teori Paradiplomasi dalam Otonomi daerah di Indonesia )

Dalam UU Pasal 37 1999 disebutkan bahwa pelaku hubungan internasional meliputi pemerintah di tingkat pusat dan daerah atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara.

Konsep ini juga dapat diasumsikan bahwa negara membagikan tugas pokok diplomasinya. Neves, dalam sebuah jurnal terkait paradiplomacy mengungkapkan bahwa globalisasi mendorong pergeseran dari macro-regionalism menjadi bentuk micro-region atau yang disebutnya sebagai paradiplomasi.

Dimana peran diplomasi oleh pemerintah pusat kini mulai diambil alih oleh pemerintah daerah dan para aktor lokal daerah yang saling bekerjasama dengan daerah lain dalam ranah hubungan internasional.

Paradiplomasi dinilai lebih efektif karena memiliki pemahaman yang mendalam terhadap masyarakatnya. Dengan demikian, aktivitas hubungan internasional yang dijalankan difokuskan pada pengembangan daerah, dari berbagai sektor.

Pengertian paradiplomasi

Lantas, seperti apa sebenarnya konsep dari paradiplomasi tersebut? Pengertian paradiplomasi menurut Ivo Duchacek & Soldatos, adalah aktivitas yang merujuk pada pada hubungan internasional yang dilakukan oleh institusi subnasional, regional, maupun lokal, untuk kepentingannya.

Konsep paradiplomasi pada dasarnya adalah bentuk sinkronisasi kepentingan semua aktor hubungan internasional dalam suatu negara. Tujuannya beragam, seperti :

·         Peningkatan pemahaman dan kesadaran aktor sub nasional dalam diplomasi

·         Penguatan kapasitas dan kapabilitas aktor sub nasional

·         Meningkatkan rasa tanggung jawab dan kepentingan bersama dalam keselarasan

·         Memaksimalkan proses pencapaian kepentingan daerah, hak daerah, dan potensi daerah, dalam berbagai bentuknya

Contoh kegiatan paradipomasi yang dapat dilakukan pemerintah daerah

·         Pembentukan sister city

·         FDI (foreign direct investment)

·         Pembentukan proyek bersama

·         Pengiriman delegasi

3 tipe paradiplomasi

Paradiplomasi dapat juga ke dalam tiga tipe, meliputi :

1.      Transborder paradiplomacy

Transborder paradiplomacy terjadi pada suatu hubungan diplomasi yang dilakukan oleh aktor sub nasional yang berbatasan langsung secara geografis.

2.      Transregional paradiplomacy

Transregional paradiplomacy terjadi ketika hubungan diplomasi dilakukan oleh aktor sub nasional yang berbeda negara dalam satu kawasan, namun tidak berbatasan langsung

3.      Global paradiplomacy

Global paradiplomacy merupakan hubungan diplomasi antar aktor sub nasional yang berasal dari kawasan yang berbeda.

Peran Aktivitas Paradiplomasi dalam Regionalisme

Kegiatan paradiplomasi yang berlangsung pada tataran regional, ada beberapa peran atau manfaat. Peran atau manfaat para diplomasi dalam regionalisme berupa:

1.      Penguatan cohesiveness

2.      Social cohesiveness

3.      Economic cohesiveness

4.      Politic cohesiveness

5.      Organizational cohesiveness

Upaya peningkatan kapasitas dan kapabilitas paradiplomasi

1.      Pembentukan regulasi yang kontributif

2.      Pemberdayaan dan advokasi terhadap aktor sub nasional

3.      Komunikasi dan dialog intensif antara aktor nasional dan sub nasional

4.      Kebijakan pusat dan daerah yang mampu menumbuhkan self enforcing

5.      Mengurangi gap atau jarak antara kebijakan dalam politik luar negeri dengan kebijakan pemerintahan daerah.

Neves, Miguel Santos. 2010. Paradiplomacy, Knowledge Regions and the Consolidation of “Soft Power” Vol 1. Portugal: Universidade Autónoma de Lisboa.