Kebijakan Anti Dumping WTO dan Contoh Sengketa Dumping Indonesia




Organisasi perdagangan dunia atau WTO[1]tengah berusaha menciptakan iklim liberalisasi perdagangan[2]internasional yang kondusif. Salah satu upaya dalam perwujudan free trade[3]dan fair trade[4]ini adalah dengan pencegahan praktek dumping[5]. WTO telah memiliki Persetujuan Anti-Dumping (Anti-Dumping Agreement atau Agreement on the Implementation of Article VI of GATT 1994) yang didalamnya terdapat ketentuan mengenai tarif[6] yang diikat (binding tariff[7]) dan pemberlakuannya secara sama kepada semua mitra dagang anggota WTO.

Dumping adalah istilah yang digunakan untuk menyebut praktik dagang yang dilakukan eksportir[8] dengan menjual komoditi[9]di pasaran internasional dengan harga kurang dari nilai yang wajar ini atau umumnya lebih rendah dari harga di pasar domestik di dalam negerinya sendiri. Praktek dumping ini umumnya dinilai tidak adil. Pemberlakuan price dumping[10]dapat merusak pasar[11]dan merugikan produsen[12]pesaing di negara pengimport[13].Dengan adanya banjir barang dari pengekspor dengan harga jauh lebih murah daripada barang dalam negeri akan mengakibatkan barang sejenis kalah bersaing. Pada akhirnya hal ini akan mematikan pasar barang sejenis dalam negeri, serta berdampak pada pemutusan hubungan kerja massal, pengganguran[14]dan bangkrut[15]nya industri[16]barang sejenis dalam negeri.

Menurut pengamat perdagangan internasional, Robert Willig, ada 5 tipe dumping yang dilihat dari tujuan eksportir, kekuatan pasar dan struktur pasar import, antara lain : Market Expansion Dumping[17], Cyclical Dumping[18], State Trading Dumping[19], Strategic Dumping[20], dan Predatory Dumping[21].
 
Kebijakan Anti Dumping WTO dan contoh kasusnya
image source: michaelczinkota.com
Contoh Sengketa Dumping Indonesia
Dalam melakukan kerjasama perdagangan internasional, Indonesia pernah mengalami tuduhan praktek dumping pada produk[22]kertas yang diekspor ke Korea Selatan. Kasus ini bermula ketika industri kertas Korea Selatan mengajukan petisi[23] anti-dumping terhadap produk kertas Indonesia kepada Korean Trade Commission [24](KTC) pada 30 September 2002. Korea Selatan mengajukan tuduhannya terhadap PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, PT. Pindo Deli Pulp & Mills, PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk dan April Pine Paper Trading Pte Ltd. Dengan produk kertasnya mencakup 16 jenis produk yang tergolong dalam kelompok uncoated paper and paper board used for writing, printing, or other graphic purpose serta carbon paper, self copy paper and other copying atau transfer paper.

Pada 9 Mei 2003 Korea Selatan melalui KTC memberlakukan Bea Masuk[25]Anti-Dumping (BMAD) sementara dengan besaran untuk PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk sebesar 51,61 persen, PT Pindo Deli 11,65 persen, PT Indah Kiat 0,52 persen, April Pine dan lainnya sebesar 2,80 persen.
Kemudian Pada 7 November 2003, KPC menurunkan BMAD untuk PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk, PT Pindo Deli dan PT Indah Kiat masing-masing sebesar 8,22 persen, serta untuk April Pine dan lainnya 2,8 persen.

Sebagai upaya penyelesaiannya, pada 4 Juli 2004, Indonesia dan Korea Selatan mengadakan konsultasi bilateral[26], akan tetapi tidak mencapai kesepakatan. Selanjutnya, pada 27 September 2004, Disputes Settlement Body [27]WTO membentuk Panel[28]. Pihak yang berpartisipasi diantaranya Amerika Serikat, Eropa, Jepang, China dan Kanada. Panel menolak permohonan Indonesia agar Panel membatalkan tindakan anti-dumping yang dilakukan oleh Korea Selatan. Panel DSB menilai Korsel telah melakukan kesalahan dalam upaya membuktikan adanya praktik dumping kertas dari Indonesia.

Sidang panel yang diselenggarakan tiga kali selama tahun 2005 tersebut menghasilkan panel report bahwa KTC telah melanggar ketentuan WTO dalam hal penentuan margin[29]dumping bagi beberapa perusahaan Indonesia. Selain itu, Korea Selatan juga telah melanggar ketentuan WTO dengan menolak data dari dua perusahaan kertas Indonesia. Dalam hal ini, Panel hanya memeriksa kasus hukum ekonomi berdasarkan klaim[30] utama yang diajukan oleh Indonesia.

Pada tanggal 28 Oktober 2005, DSB WTO menyampaikan Panel Report ke seluruh anggota dan menyatakan bahwa tindakan anti-dumping Korea Selatan tidak konsisten dan telah menyalahi ketentuan Persetujuan Anti-Dumping. Kedua belah pihak yang bersengketa pada akhirnya mencapai kesepakatan bahwa Korea harus mengimplementasikan rekomendasi DSB dan menentukan jadwal waktu bagi pelaksanaan rekomendasi DSB tersebut (reasonable period of time[31]/RPT).

Dalam kasus ini, Indonesia pada akhirnya berhasil memenangkan sengketa anti-dumping yang terjadi dengan Korea Selatan ini. Indonesia telah menggunakan haknya dan kemanfaatan dari mekanisme dan prinsip-prinsip multilateralisme[32]sistem perdagangan WTO terutama prinsip transparansi[33].




[1] Salah satu hasil dari Uruguay Round, GATT, yang merupakan organisasi perdagangan multilateral.
[2] Pengurangan hambatan perdagangan (tarfi dan non-tarif) secara unilateral maupun multilateral
[3] Suatu konsep teori yang mengasumsikan perdagangan internasional tidak dibatasi oleh peraturan pemerintah sepertipengenaan tariff atau hambatan non-tarif. Tujuannya adalah untuk mencapai perdagangan yang bebas.
[4] Perdagangan dengan niai pasar yang wajar atau dikonstrukstifkan dengan mandasarkan pada suatu perbandingan untuk menciptakan perdagangan secara adil.
[5] Penjualan suatu komoditi di suatu pasar luar negeri pada tingkat harga yang lebih rendah dari nilai yang wajar. Dumping biasanya dikenal sebagai suatu perdagangan yang tidak adil karena dapat mengganggu pasar dan merugikan produsen di Negara pengimport.
[6] Daftar yang lengkap barag-barang beserta harga atau biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan atau membeli barang tertentu.
[7] Kesepakatan dari Negara-negara penandatangan perjanjian perdagangan untuk tidak menaikan tingkat tariff yang telah disepakati dalam negosiasi GATT
[8] Seseorang atau perusahaan yang mentransportasikan barang ke Negara lain untuk dijual
[9] Dalam arti luas setiap barang yang diperdagangkan, tetapi istilah komoditi sering digunakan untuk jenis barang bahan baku, termasuk mineral dan produk pertanian
[10] Pengenaan harga domestic yang tinggi, sebagai subtitusi untuk pengenaan harga yang rendah di luar negeri.
[11] Kelompok yang mempunyai kemampuan atau keinginan untuk membeli barang atau jasa
[12] Perusahaan yang mengelola barang mentah mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi
[13] Seseorang atau badan usaha yang membawa barang luar negeri ke suatu Negara untuk diperdagangkan
[14] Status seseorang yang tidak memiliki pekerjaan
[15] Status seseorang atau perusahaan yang tidak mempunyai sumber kauangan yang diperlukan untuk pembayaran hutang-hutangnya yang telah jatuh tempo
[16] Kegiatan produksi dengan system pabrik yang memperkerjakan sekelompok buruh yang mendapat upah dengan menggunakan peralatan dan mesin
[17] Distorsi pasar domestic sebagai akibat meningkatnya barang import secara tiba-tiba karena dumping
[18] Perputaran barang yang terjadi akibat dumping
[19] Negara yang melakukan praktek dumping
[20] Strategi pasar dengan melakukan praktek dumping
[21] Praktek dumping dengan mematikan produk domestik serupa
[22] Semuabenda yang mempunyai nilai dan dapat diangkut dan dijual kepada pembeli tertentu
[23] Surat permintaan atau kritikan yang diajukan atas kebijakan tertentu
[24] Komisi perdagangan Korea
[25] Pengenaan pajak yang diberlakukan pemerintah atas barang yang memasuki suatu negara
[26] Perjanjian atau kerjasama yang dilakukan antara dua pihak
[27] Badan-badan, lembaga yang bertindak sebagai perantara dalam penyelesaian perselisihan atau sengketa
[28] Kelompok ad-hoc yang terdiri dari orang/ pihak yang berpengalaman dan memiliki keahlian khusus yang dibentuk untuk tujuan tertentu
[29] Perbedaan antara harga penjualan dan pembelian
[30] Suatu permintaan pembayaran sejumlah uang kepada suatu pihak atas kerugian yang dialami sebagai akibat kelalaian.
[31] Suatu jangka waktu yang diperhitungkan memungkinkan untuk dapat dilakukan
[32] Perjanjian atau kerjasama yang dilakukan antara banyak pihak atau lebih dari dua pihak
[33] Berkaitan dengan perjan jian dan praktek perdagangan yang dapat diverivikasi atau dibuktikan kebenarannya.


Diberdayakan oleh Blogger.