Kedaulatan Energi Indonesia



Overview Kedaulatan Energi Indonesia

I. Deskripsi dan Definisi
Kedaulatan Energi
Kedaulatan energi bagi suatu negara diartikan sebagai suatu kemampuan untuk memenuhi keseluruhan kebutuhan dasar produk energi untuk kebutuhan rumah tangga, bisnis, pelayanan nasional, infrastruktur, termasuk kebutuhan rumah sakit, sekolah, kepolisian, dan tentara nasional. Dimana pemenuhan kebutuhan minyak dan gas bumi secara netto tidak ada nilai import serta tanpa campur tangan pihak asing[1].

Minyak Bumi.
            Dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, dimana minyak bumi diartikan sebagai hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral, dan bitumen yanmg diperoleh dari proses penambangan tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi.

Gas Bumi.
Dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, dijelaskan bahwa gas bumi merupakan hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi.

Amanat Undang-Undang Dasar 1945
Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam yang strategis tidak terbarukan. Sumber daya ini dikuasai oleh negara karena merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak. Ada peranan penting yang dimiliki oleh sumber daya alam ini terhadap perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus mampu secara maksimal, memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, seperti yang diamanatkan dalam UUD 1945 pasal 33.

Adapun uraian dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945, berisi tentang kesejahteraan rakyat, dengan isi pasalnya:
1)      Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.
2)      Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara
3)      Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Target Kedaulatan Energi
Menyadari akan pentingnya pemenuhan terhadap kesejahteraan rakyat, serta ancaman habisnya cadangan energi minyak dan gas bumi di Indonesia, pemerintah Indonesia merencanakan untuk memperbesar porsi energi terbarukan dalam bauran energi nasional dengan target pencapaian pada tahun 2025[2].

Energi terbarukan yang dimaksud adalah berbagai sumber energi alternatif yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi primer domestik. Pada tahun 2025, pemerintah juga menargetkan untuk dapat menguasai sektor pertambangan nasional setidaknya hingga 50%, mengingat hingga tahun 2013 penguasaan asing terhadap sektor tambang masih mencapai 75%[3].

Kedaulatan Energi Indonesia

II. Menguraikan Kondisi Kedaulatan Energi Indonesia
Sumber daya energi yang berupa minyak dan gas bumi merupakan aset yang sangat berharga bagi suatu bangsa. Indonesia menjadi salah satu Negara yang beruntung karena memiliki aset berharga ini. Namun, memiliki aset berharga ini bukan berarti Indonesia dapat dengan mudah menjadi Negara yang makmur sejahtera. Diperlukan pengelolaan yang tepat agar aset migas dapat memberikan kemanfaatan bagi seluruh negeri.

Sayangnya, mengelola migas ternyata bukan hal yang mudah. Pada kenyataannya, cadangan migas Indonesia justru mengalami penurunan yang signifikan. Bahkan, Indonesia merupakan Negara tercepat di Asia yang mengalami penurunan cadangan minyak mentah.

Cadangan minyak Indonesia terus mengalami kemerosotan hingga ke angka 3,59 milliar barel pada awal tahun 2013[4]. Padahal pada tahun 2010, cadangan minyak Indonesia masih pada angka 4,3 milliar barel[5]. Angka yang begitu memprihatinkan bukan? Lebih dari 15% penurunan cadangan minyak hanya dalam waktu kurang dari 3 tahun. Bila penurunan terus terjadi dengan kecepatan yang sama, betapa singkatnya waktu Indonesia untuk menikmati sisa aset ini.

Bagaimana hal ini bisa terjadi sesungguhnya masih tidak bisa dipastikan. Secara kasat mata, jumlah konsumsi energi primer Indonesia memang mengalami peningkatan drastis, yakni hingga 50% dalam kurun waktu satu dekade. Jumlah konsumsi yang meningkat justru tidak diiringi oleh peningkatan produksi minyak. Produksi minyak dalam negeri malahan juga ikut merosot dari angka 1,6 juta barel per hari di tahun 2010, menjadi 861.000 barel per hari 2012[6]. Meskipun baru- baru ini, pemerintah mengklaim sedang menggenjot peningkatan produksi minyak besar-besaran.

Kondisi yang lebih memprihatinkan tampak dari penempatan Indonesia dalam daftar Negara net importer minyak. Setidaknya, 30 % dari total konsumsi energi primer Indonesia masih harus dipenuhi dengan jalan mengimpor[7]. Kenyataan ini menunjukan masih lemahnya pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.  Sebagai Negara dengan cadangan energi migas yang besar, namun masih tetap bergantung pada Negara lain untuk mencukupi kebutuhan migas dalam negeri.

Lalu bagaimana situasi ini bila dilihat dari kacamata kedaulatan energi? Secara sederhana hal ini bisa dipahami sebagai bentuk ketidakmampuan Negara Indonesia dalam mencapai kedaulatan energi. Akan tetapi, membahas kedaulatan energi tentu tidak sesederhana itu. Terdapat berbagai faktor yang perlu diamati yang mempengaruhi kenapa kedaulatan ini belum bisa tercapai. Padahal pencapaian kedaulatan energi akan memberikan manfaat yang begitu besar bagi Negara dan rakyatnya.

Undang-undang Indonesia memaparkan bahwa kegiatan usaha minyak dan gas bumi mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional yang meningkat dan berkelanjutan[8]. Lalu apakah patokan ini yang menunjukkan tentang kedaulatan energi Indonesia? Sedangkan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan berkelanjutan tidak menjamin terciptanya ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh rakyat. Pada kenyataannya, akses masyarakat Indonesia terhadap energi primer masih sangat terbatas. Hal ini jelas menunjukan ketidakmampuan sektor energi dalam mendorong kesejahteraan rakyat.

Fakta lain terkait produksi migas dalam negeri juga tak kalah memprihatinkan. Pengelolaan sektor pertambangan di Indonesia ternyata tidak sepenuhnya dikuasai Negara atau pun institusi domestik lain. Berbagai perusahaan asing ternyata juga tergiur untuk melirik aset berharga negeri ini. Tidak tanggung-tanggung, lebih dari 75 % pertambangan di Indonesia dikuasai oleh asing[9].

Pada tahun 2012, bahkan data BP Migas menunjukkan bahwa jumlah pertambangan migas yang dikuasai asing telah mencapai 88%. Sedangkan BUMN dan BUMS Nasional hanya mengelola 8%. Sedangkan 4% sisanya dikelola oleh konsorsium yang juga melibatkan asing.

Sejumlah cadangan minyak 70% dan gas 80 % dikuasai oleh kelompok penguasa migas super major yang meliputi Chevron, ExxonMobile, Total, Fina, Elf, BP Amoco, Arco, dan Texaco. Sedangkan 18% minyak dan 15% gas lainnya dikuasai oleh Major; Conoco, Repsol, Unocal, Santa Fe, Gulf, Premier, Lasmo, Inpex, Japex, dan Petronas[10].

Dapat dilihat bahwa para pengelola ini didominasi oleh nama-nama asing. Ketika asing menguasai aset berharga Negara, kemungkinan ketermanfaatan aset tersebut untuk kepentingan rakyat semakin tipis. Hal ini turut menjadi bukti akan ketidakberdaulatan energi di Indonesia.





[1] Bockarev. 2007. Energy Sovereignityand Security. EastWest Institute.
[3] http://m.inilah.com/read/detail/1960002/inilah-alasan-kedaulatan-energi-sulit-tercapai, diakses pada 20 Mei 2013
[4] Ibid.
[5] finance.detik.com/.../alasan-cadangan-minyak-ri-bakal-ludes, diakses pada 17 Mei 2013
[7] ibid
[8] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tentang Minyak dan Gas Bumi.
[9] Muhaimin, Ramdhan. 2012. Ironis, Kilang Minyak Indonesia tapi Kelola Minyak Asing. Diakses pada 22 mei 2013.
[10] ibid


Diberdayakan oleh Blogger.